Elektabilitas Terpaut Jauh, Partai Koalisi Tak Solid, Prabowo Semakin Terintimidasi?

Oleh : Rofiq Al Fikri (Koordinator Jaringan Masyarakat Muslim Melayu / JAMMAL)

Penghujung tahun 2018 yang ditatap optimis dan gembira bagi mayoritas rakyat Indonesia, tidak dirasakan sama oleh Prabowo dan tim suksesnya. Menjelang 2019 mereka kini justru tengah terintimidasi oleh realitas politik yang tengah terjadi. Bagaimana tidak, 17 hasil survei yang dilakukan oleh 11 lembaga survei kredibel (yang terverifikasi oleh Perhimpunan Survei Opini Publik) sepanjang 2018, jarak ketertinggalan elektabilitas mereka dengan Jokowi-Maruf ada di rentang 20%.

Hasil analisis 17 hasil survei adalah 54,2% untuk Jokowi Maruf dan 32,6% Prabowo-Sandi. Dibandingkan hasil Pilpres 2014 (Prabowo 45,9%) kini raihan suara Prabowo turun drastis, sementara elektabilitas Jokowi kini bahkan telah melampaui raihan suaranya di Pilpres 2014 (53,1%). Artinya Jokowi telah berhasil menyedot para pendukung Prabowo di 2014.

Selisih 20% di Indonesia, salah satu negara (dari 5 negara) dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia bukanlah perkara sepele. Jika merujuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan KPU untuk Pilpres 2019, yaitu sebanyak 192 juta pemilih, 20 persen artinya Jokowi unggul sekitar 38,4 juta suara dari Prabowo.

Dengan selisih suara sebanyak itu, para akademisi politik yang puluhan tahun bekerja di bidang konsultan pemilu menghitung Prabowo dapat mengejar ketertinggalannya dalam rentang waktu 6-12 bulan (hari ini pilpres tinggal 3 bulan lagi). Itu pun dengan catatan, jika tim sukses Jokowi sama sekali tidak bekerja dan elektabilitas Jokowi tidak meningkat. Suatu hal yang sangat sulit (jika tidak ingin dikatakan mustahil) terjadi.

Kabar yang semakin membuat Prabowo beserta konsultan politik asal AS dan Rusia (yang telah dibayar mahal) semakin terintimidasi adalah fakta bahwa di daerah basis suara Prabowo di Pilpres 2014, elektabilitas Jokowi-Maruf terus merangsek naik. Dari hasil survei Litbang Kompas Desember 2018, Jawa Barat sebagai daerah penghasil suara terbesar Prabowo di 2014 (selisih mencapai 20%) kini selisihnya hanya sekitar 10%. (Prabowo 52,6%, Jokowi 39,3%).

Bahkan di Banten di mana suara Prabowo di 2014 unggul lebih dari 10% dari Jokowi, kini Jokowi berbalik unggul (Prabowo 39,3%, Jokowi 39,5%). Faktor cawapres Jokowi, K.H. Maruf Amin yang merupakan ulama Banten terkemuka menjadi alasan utama terjadinya perubahan dukungan warga Banten.

Kabar buruk bagi Prabowo dan timsesnya datang dari basis suara Jokowi di Pilpres 2014 (Jawa Tengah dan Jawa Timur), alih-alih mereka berhasil menggerogoti suara Jokowi, suara Jokowi bahkan bertambah kuat di dua wilayah itu. Di Jateng-DIY elektabilitas Jokowi mencapai 75,6% dan di Jawa Timur mencapai 70 %. Khusus di Jawa Timur, elektabilitas Jokowi naik siginifikan karena di Pilpres 2014, Jokowi hanya meraih 53,2%.

Permasalahannya yang dihadapi oleh Prabowo dan timsesnya saat ini bukan saja fakta elektabilitas bahwa ia tertinggal sangat jauh 20% dari lawannya, melainkan masalah lainnya seperti tidak solidnya dukungan partai koalisi, blunder yang konsisten dilakukan Prabowo saat berkampanye, kasus kriminal para tokoh timsesnya. Kinerja positif Jokowi sebagai petahana mulai dari menyambung tol di Pulau Jawa hingga nasionalisasi aset bangsa menjadi masalah tersendiri bagi Prabowo yang bertindak sebagai oposisi.

PAN, PKS, Demokrat Setengah Hati Dukung Prabowo. Partai yang tergabung dalam koalisi semestinya menjadi motor utama tim bergerak di akar rumput, para kader partai di tingkat RT/RW seharusnya semangat mengkampanyekan Prabowo-Sandi. Mengapa itu tidak terjadi hari ini?

Di kubu PAN, sejak awal kita disuguhi beberapa tokoh pendulang suara PAN di daerah yang enggan mengkampanyekan Sandi. Walikota Bogor Bima Arya, kader PAN yang tergolong populer di kalangan warga khususnya milenial bahkan menolak menjadi jurkam Prabowo-Sandi.

Begitu pun beberapa Kepala daerah di Sumbar, Kalimantan yang tercatat sebagai kader PAN, justru membelot dengan menyatakan dukungannya kepada Jokowi. Peran mereka sebagai penyandang dana partai di daerah tidak bisa diremehkan.

Kenapa itu terjadi? Alasannya mereka realistis melihat arus dukungan warganya yang mayoritas mendukung Jokowi. Dalam politik, pragmatisme adalah hal lumrah, politisi cenderung ingin berada di barisan yang kemungkinan menangnya besar. Inilah kenapa alasan para tokoh PAN membelot.

Belum selesai elit PAN di Jakarta menertibkan anggotanya yang membelot di daerah, masalah justru kembali mengguncang pimpinan PAN di tingkat pusat. Bendahara Umum PAN Nasrullah dan Ketua Badan Cyber dan Multimedia PAN Agung Mozin, ramai-ramai mengundurkan diri karena alasan tidak cocok dengan kepemimpinan Ketum Zulkifli Hasan yang dinilai otoriter dan “mata duitan”.

Bisa dibayangkan, sebuah organisasi politik besar justru ditinggalkan bendahara umumnya. Sekelas RT saja kehadiran bendahara adalah penentu bergerak tidaknya roda organisasi. Pun dengan Ketua Badan Cyber, di tengah era digital, tidak perlu ditanya seberapa siginifikan jabatan itu. Kini PAN malah kehilangan penggerak utama tim digital.

Yang lebih membuat kader PAN di akar rumput kini ramai-ramai membelot mendukung Jokowi adalah desakan kepada mertua Zulkifli Hasan, Amien Rais untuk mundur karena dianggap sudah membawa partai ke arah yang suram, perpecahan, menggunakan isu SARA untuk kekuasaan, dan pro Orba. Tuntutan itu bahkan dilayangkan oleh para pendiri PAN (Abdillah Toha, Goenawan Mohammad, dll).

Semangat PKS mendukung Prabowo sudah tak terlihat. Coba lihat sekarang, kemana suara sekjen PKS Kemal Pasha, Mardani Ali Sera, bahkan Ketumnya Shohibul Iman yang sebelumnya menggebu-gebu mendukung Prabowo – Sandi? Bahkan sampai menyebut Sandi ulama. Kini suara mereka sudah semakin sayup. Kenapa?

PKS adalah sekutu lama Prabowo sejak Pilpres 2014, bahkan di Pilkada DKI, Jabar, PKS selalu “nurut” untuk mendukung calon dari partainya Prabowo (Gerindra). Kini di Pilpres 2019 PKS pun masih “rela” menyerahkan kursi capres dan cawapres kepada dua kader Gerindra (Prabowo-Sandi). PKS barter meminta kursi Wagub DKI yang ditinggalkan Sandi, itu disetujui mulut Prabowo.

Namun hingga kini, janji tinggalah janji. DPRD DKI yang dikomandoi oleh Gerindra hingga kini belum menyepakati kader PKS yang akan menduduki kursi Wagub. Bahkan, mereka sepakat pengisian jabatan Wagub akan ditentukan pasca Pilpres 2019. Apa artinya? Tentu saja, jika Prabowo kalah, kursi Wagub tidak akan diberikan ke PKS, melainkan diberikan kepada kader Gerindra.

Kini, M. Taufiq (mantan koruptor yang jadi Pimpinan DPRD Fraksi Gerindra) dan Rahayu Sarasvati (anak Hashim Djoyohadikusumo, kakak Prabowo) tengah dipersiapkan untuk duduk di kursi Wagub DKI. Gerindra sendiri tidak percaya diri memenangkan Pilpres 2019, makanya sudah ambil ancang-ancang di kursi Wagub DKI.

PKS kini sadar, selama ini hanya menjadi korban “foolitik” Prabowo. Mereka kini mulai menarik pasukan, lebih berkonsentrasi menyelamatkan partainya agar lolos ke parlemen. Terlebih beberapa DPW PKS di daerah membubarkan diri dan bergabung dengan GARBI, embrio partai milik mantan Presiden PKS Annis Matta. Annis Matta dalam beberapa kesempatan bahkan tersebar posternya justru mendukung Jokowi.

Keadaan partai koalisi lainnya, Demokrat tambah memprihatinkan. Sejak awal mereka yang bergabung hanya sebagai formalitas (kalau tidak bergabung dengan salah satu calon mereka tidak bisa mencalonkan AHY di 2024, sementara Demokrat sudah ditolak koalisi partai pendukung Jokowi karena dianggap terlalu arogan). Orang kepercayaan SBY Andie Arief bahkan terang-terangan di medsosnya menyampaikan bahwa Jateng adalah medan yang mustahil dimenangkan Prabowo.

Kita lihat tokoh Demokrat mulai dari Gub Jatim Soekarwo, Gub Papua Lucas Enembe, mantan Wagub Jabar Deddy Mizwar yang justru menjadi jurkam Jokowi. Bahkan SBY terang-terangan membebaskan kadernya untuk memilih Jokowi-Prabowo.

Sebuah sikap seorang jenderal strategi yang melihat kemungkinan menang Prabowo sangat kecil. Sehingga ia mengambil langkah untuk menyelamatkan anaknya, setidaknya jika Jokowi menang ia bisa memohon agar AHY bisa menjadi menteri guna modal sebagai capres di 2024.

Selain partainya yang tidak solid, Prabowo juga menghadapi masalah dengan timsesnya. Mulai dari Ratna Sarumpaet yang berurusan dengan polisi karena kasus berita bohong, Ketua Jubirnya Dahnil Anzar yang diduga terlibat korupsi dana kemah Kemenpora, hingga ulama pendukungnya (salah satunya Bahar Bin Smith) yang ditahan polisi karena kasus penganiayaan anak di bawah umur. Bagi para swing voters, hal-hal seperti itu adalah penghalang utama bagi mereka untuk memutuskan memilih Prabowo.

Blunder terus menerus juga dilakukan Prabowo yang membuat dirinya dinilai tidak pantas disebut sebagai pemimpin sebuah bangsa. Prabowo terus menghujat rakyatnya (tukang ojek, tampang Boyolali, wartawan), tidak bisa solat, tidak bisa mengaji, tidak bisa solawat, hingga tidak tahu letak negara Haiti (yang harusnya di Amerika dia katakan di Afrika). Suatu hal yang sederhana, namun bagi kaum milenial sangat mengena.

Sebaliknya, Jokowi malah terus membuat warganya tersenyum di akhir kepemimpinan di periode pertamanya. Mulai dari menyambungkan seluruh wilayah di Pulau Jawa dengan tol, terjaganya harga BBM dan harga bahan pokok, hingga aset Freeport, Blok Migas Rokan, Blok Migas Mahakam yang kembali dikuasai BUMN Indonesia setelah puluhan tahun dikuasi asing (Amerika). Kebanggaan rakyat sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat justru kini semakin tumbuh.

Bandingkan dengan prestasi Prabowo yang hampir tidak diketahui rakyat, apalagi wakilnya Sandiaga Uno yang justru terkenal di mata warga meninggalkan jabatannya sebagai Wagub tidak sampai satu tahun (dari 5 tahun masa jabatan). Apalagi program OK OCE Sandi saat kampanye Pilkada DKI diketahui tidak berjalan, warga di Jakarta tidak jadi diberi modal usaha, bahkan beberapa toko OK OCE mart diketahui tutup karena bangkrut.

Dengan keadaan seperti ini, tidak heran jika Prabowo dan timsesnya semakin terintimidasi, semakin “ngawur” jika berbicara di publik. Namun, kubu Jokowi tidak boleh lengah, para pendukungnya tetap harus mengkampanyekan prestasi Jokowi (sesuatu yang tidak dimiliki kubu Prabowo) dan prospek Indonesia menjadi negara maju di periode ke-2 Jokowi.