Prabowo Bilang Bocor, Sandi Membuktikannya!

Capres 02 Prabowo Subianto semakin lantang meneriakkan kebocoran penerimaan negara. Kemarin ia ulangi, pasca mendapat angin dari pernyataan pimpinan KPK yang sebenarnya segera diralat. Prabowo lantang berteriak, dan kelakuan Sandi justru membuktikan ucapan Prabowo. Orkestrasi yang kompak?

Baru-baru ini kita dihebohkan (lagi) dengan data yang dirilis Global Witness, sebuah NGO yang fokus pada isu transparansi dan kejahatan perpajakan. Satu nama yang menjadi buah bibir adalah Sandiaga Salahudin Uno, cawapres yang sedang berlaga di Pilpres 2019 ini. Lebih heboh lagi, data ini seolah mempertegas apa yang kerap disampaikan Prabowo Subianto, capres pasangan Sandi, tentang kebocoran anggaran dan pajak.

Jadi:

  1. Prabowo bilang kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri > Sandi mengajari kita dengan contoh nyata bikin perusahaan cangkang di luar negeri untuk memindahkan kekayaan
  2. Prabowo bilang penerimaan negara bocor > Sandi memberi contoh bagaimana cara menghindar pajak yang sempurna.

Ternyata Sandi, menurut Global Witness dan data offshore leaks yang pernah dirilis ICIJ, merupakan contoh nyata bagaimana kebocoran itu terjadi.

Mari kita telisik modusnya:

A. Ekstraksi Income PT Berau Coal:

  1. Data Lapkeu Berau Coal 2010 mencatat pada tanggal 11 Januari 2010, Berau mengadakan perjanjian dengan Velodrome Worldwide Ltd. dan afiliasinya (“Velodrome”), perusahaan yang dimiliki Sandiaga (bersama dua WNA Ng Soon Kai dan Suherman bin Abu), dan ia menjadi direkturnya Oktober 2007-Mei 2009. Velodrome akan bertindak sebagai penasehat strategis dan keuangan untuk memberikan saran Berau pada bisnis utama strategis, dan aspek operasional dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2024 atau akhir konsesi, kecuali diakhiri dengan persetujuan bersama.
  2. Pada tanggal 11 Januari 2010, Berau menandatangani perjanjian dengan Velodrome Worldwide Ltd. dan afiliasinya (secara bersama-sama disebut sebagai “Velodrome”) yang memberikan hak kepada Velodrome komisi sebesar US$2 juta (telah di-gross up pajaknya) per bulan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2024 atau sampai dengan akhir masa PKP2B. Velodrome akan bertindak sebagai penasehat keuangan dan strategis Berau dalam menentukan strategi utama, aspek bisnis dan aspek operasional. Pada tanggal 25 Agustus 2011, jangka waktu perjanjian tersebut di amandemen dengan revisi akhir perjanjian menjadi tanggal 1 September 2013. Setelah Berau Plc masuk jd pemegang saham, perjanjian diamandemen jadi sampai 2013.
  3. Berdasarkan Lapkeu Berau 2012, pada tanggal 7 Desember 2012, Perusahaan menerbitkan surat kepada Velodrome untuk mengakhiri kontrak yang mulai efektif tanggal 31 Desember 2012. Penghentian kontrak telah diketahui oleh Velodrome. Diberikan hak kepada Velodrome komisi sebesar US$1.800 per bulan (dengan total biaya US$2.000 per bulan, termasuk grossed-up pajak penghasilan yang dibayarkan oleh Berau).
  4. Apa yang menarik? Velodrome menikmati dana hasil ekstraksi income Berau. Lihainya Sandi, kepemilikan saham Velodrome mayoritas ada di WNA sehingga menghindari pengenaan pajak atas laba Velodrome menurut ketentuan CFC (Controlled Foreign Corporation) Pasal 18 UU PPh, di mana mensyaratkan kepemilikan saham oleh Wajib Pajak Indonesia di atas 50%. Patut diduga ia menikmati mayoritas dana itu tanpa perlu bayar pajak 30% untuk Indonesia. Sempurna!
  5. Informasi lain. Beban Administrasi dan Umum Berau per 31 Desember 2013/December 2012 Biaya Pekerja sebesar USD 23,581/35,230, Jasa profesional USD 13,555 / 19,069, Management fee from, Vallar Investments UK Ltd. USD 13,294/8,660 Vallar Investments UK Ltd. Pengembangan masyarakat USD 1,866/8,814. Vallar ini dimiliki Hashim. Nggak mau kalah, Hashim juga melakukan ekstraksi income Berau.
  6. Kalau memang benar Velodrome dikendalikan oleh Sandi, seharusnya di laporan keuangan PTBC didisclose bahwa Velodrome adalah related party dari Berau karena Sandi waktu itu pemegang saham dan komisaris Berau. Berdasarkan Pasal 107 UU Pasar Modal, hal ini diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 5 milyar. Dari sisi perpajakan, hubungan istimewa ini juga menuntut pembuatan Transfer Pricing Documentation untuk membuktikan bahwa pembayaran management fee dan consultant fee tersebut sesuai dengan arm’s length principle.

B. Akuisisi PT Berau Coal (PTBC) oleh BUMA (Bukit Mutiara)

Dilakukan melalui 2 tahap:

  1. Tanggal 29 Desember 2009, PTBC mengakuisisi 45,50% kepemilikan (36.400.000 lembar saham) Winchester Investment Holdings Plc (WIH), sebuah perusahaan yang didirikan di Republik Seychelles, dari PT Bukit Mutiara. Total Asset WIH per 31 Des 2009 Rp 3.686.647.000.000.

WIH baru beroperasi dalam tahun 2009. Hebat ya? Bisnisnya apa ya? Beneran ada setoran modal atau piutang pemegang saham?
Sebagai gantinya, Perusahaan menerbitkan 6.250 lembar saham baru kepada PT Bukit Mutiara yang mewakili 83,33% kepemilikan saham di PTBC

  1. Berdasarkan Perjanjian Pembelian Saham (SPA) tanggal 25 November 2009 yang berlaku efektif pada tanggal 29 Desember 2009, Perusahaan setuju untuk membeli 43.600.001 saham Winchester dan 1 saham biasa B Aries dari Eureka Company Limited (Eureka), dan 1 saham Winchester dari Shelburne Company Limited (Shelburne). Pembelian 43.600.001 saham merupakan 54,50% dari jumlah saham Winchester.

Harga jual beli saham adalah sebesar USD300 juta. Untuk membayar perolehan saham tersebut PTBC meminjam dari PT Bukit Mutiara.

  1. Tanggal 30 Desember 2009, BUMA membeli 16,67% saham PTBC dari Rizal Risjad (813 lembar saham), Tn. Handy Purnomo Soetedjo (250 lembar saham), dan Tn. Garibaldi Thohir (187 lembar saham).

Keuntungan yang diperoleh pemegang saham WIH dari penjualan saham WIH adalah:
Asumsi 1USD =9.400 (29 desember 2009)

Asset WIH per 31 Des 2009 Rp 3.686.647.000.000,-
Harga Jual 45% Rp 2.374.587.000.000,-
Harga Jual 55% Rp 2.820.000.000.000,-
Total Harga Jual WIH Rp 5.194.587.000.000,-

Keuntungan hasil penjualan WIH Rp 1.507.940.000.000,-

Keuntungan sebesar 50% langsung dikantongi oleh pemegang saham WIH, jumlah yang sangat besar, untuk ukuran perusahaan yang baru berdiri kurang dari 1 tahun.

Dari situs offshoreleaks.icij.org, pemegang saham sebenarnya dari WIH tidak dapat diketahui, dibandingkan dengan yang dilaporkan dalam audit report tahun 2009 bahwa pemegang saham WIH adalah BUMA. Berdasarkan fakta ini, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar pemegang saham langsung dari WIH bukanlah BUMA, namun dapat diduga bahwa perusahaan yang berdomisili di luar negeri.

Apabila pemegang saham WIH adalah perusahaan asing, maka kemungkinan keuntungan atas penjualan saham WIH yang diakuisisi oleh BC tidak dilaporkan sebagai penghasilan BUMA , sehingga tidak dipajaki di Indonesia. Dari situs offshoreleaks.icij.org diketahui bahwa WIH dikelola Aries Investment Limited melalui seorang Legal representative bernama Gamal Hendrawan Wanengpati, WNI.
Lagi-lagi di sinilah kelihaian mengelabuhi UU Perpajakan Indonesia…

Apakah yang dilakukan pasti melanggar hukum? Itulah kecanggihannya. Jika yang melakukan rakyat biasa, itu mengemplang pajak. Namun kalau pelakunya pengusaha besar dan jenius, disebut tax planning. Yang jelas ini tindakan yang tidak etis, karena menghilangkan hak negara untuk mendapat penerimaan, yang kata Pak Prabowo bocor, bocor, bocor…..

Dan sekarang tinggal kita bayangkan. Orang yang punya rekam jejak potensi manipulasi pajak dan menjadi sumber penyebab kebocoran, ini sedang berlomba menjadi pemimpin tertinggi negeri ini.

Kan sudah ikut tax amnesty. Bolehlah, namun secara moral itu tak lantas membenarkan perbuatan.

Masih yakin mau coba-coba: memilih Prabowo, ahli propaganda kebocoran yang namanya juga ada di Paradise Papers, dan Sandi, maestro kebocoran kekayaan dan pendapatan negara?