Terungkap, Habib Rizieq “Dicekal” Arab Saudi Karena Palsu Iqomah dan Terlibat Pencucian Uang

Teka-teki kenapa Habib Rizieq Shihab (HRS) “dicekal” pemerintah Arab Saudi, akhirnya terjawab. Tapi ada hal yang mengejutkan !! Sumber masalahnya, Habib Rizieq Shihab ternyata diduga melakukan sejumlah tindak pelanggaran hukum, yakni pemalsuan kartu identitas Iqomah (izin tinggal di Arab Saudi) dan tindak pencucian uang.

Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber menyebutkan, semenjak Juni lalu Habib Rizieq Shihab sudah menghadapi permasalahan karena izin tinggalnya habis pada bulan Juli. Sementara visa multiple entries juga sudah habis sejak Juni.

Menurut keterangan Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel yang dilansir Antara, Rizieq sudah melakukan pelanggaran keimigrasian, karena visa yang digunakan sudah habis masa berlakunya.

“MRS (Mohammad Rizieq Syihab) menggunakan visa ziyarah tijariyyah (visa kunjungan bisnis) yang tidak bisa digunakan untuk kerja (not permitted to work). Visa bernomor 60372XXXXX ini bersifat multiple (beberapa kali keluar masuk) dan berlaku satu tahun dengan izin 90 hari per entry,” ujar Agus melalui keterangan tertulis pada Jumat (28/9).

Sementara, visa milik Rizieq berdasarkan penelusuran KBRI Riyadh, sudah habis masa berlakunya sejak 9 Mei lalu. Kemudian, Rizieq memperpanjangnya dengan visa nomor 60372XXXXX. Visa itu pun masa berlakunya sudah lewat yakni hingga 20 Juli.

 

KBRI Bisa Bantu Bila Rizieq Mengalami Masalah Keimigrasian

Dubes Agus mengatakan kalau pun Rizieq mengalami masalah keimigrasian atau isu lain, maka KBRI siap memberikan pendampingan. Ia mengatakan KBRI akan selalu “menghadirkan” negara untuk melindungi WNI di Kerajaan Arab Saudi. Kasus serupa sudah mereka lakukan ketika memberikan bantuan bagi WNI bernama Siti Nur Aini yang menjerit kesakitan di sebuah RS di Jeddah.

Namun, ia mengingatkan kalau ada pelanggaran keimigrasian di Saudi yang dilakukan oleh ekspatriat dari negara mana pun, maka mereka memiliki kewenangan untuk memberlakukan hukumnya secara tegas. Itu juga bersifat mutlak.

Menurut Agus, jika warga ekspatriat yang diketahui melakukan pelanggaran imigrasi dan terkait dengan permasalahan hukum di Kerajaan Arab Saudi, proses penyelesaiannya bisa berlangsung cukup panjang. Contohnya pelanggaran ringan seperti denda lalu lintas hingga pelanggaran berat seperti perampokan, pembunuhan, kejahatan perbankan, penghasutan, ujaran kebencian, terorisme, dan lain-lain.

Kalau terbukti ada pelanggaran berat, maka proses deportasi baru dapat dilakukan usai yang bersangkutan menjalani hukumannya dulu di Saudi. Tetapi, kalau pun tidak ada pelanggaran, maka pelanggar aturan keimigrasian biasanya ditahan di penjara imigrasi sambil menunggu proses pemulangan yang waktunya bisa mencapai satu tahun. “Bentuk deportasi bisa dengan beberapa bentuk punishment seperti larangan memasuki Saudi 5-10 tahun. Bahkan, ada skema pelarangan memasuki Saudi seumur hidup,” jelas Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi.

 

Diduga Terlibat Kasus Identitas Palsu dan Pencucian Uang

Kalau hanya ada masalah izin tinggal habis kenapa Habib Rizieq tak langsung dideportasi? Diperoleh informasi bahwa Habib Rizieq Shihab ternyata diduga melakukan sejumlah tindak pelanggaran hokum lain, yakni pemalsuan kartu dan tindak pencucian uang.

Menurut sumber, kartu identitas Iqomah (izin tinggal di Arab Saudi) yang dipakai Habib Rizieq kini sudah disita oleh aparat reserse criminal kepolisian di Mekkah. Sebab, foto yang dipasang dalam identitas Iqomah milik Rizieq dinilai palsu. Untuk data keimigrasiannya sama dengan data Habib Rizieq, tapi foto yang dipasang adalah foto palsu. Karena itu, kartu Iqomah Rizieq disita reserse.

Selain kasus Iqomah palsu, Habib Rizieq diuga terlibat kasus pencucian uang. Selama tinggal di Arab Saudi, Habib Rizieq diketahui sering menerima kiriman uang dari berbagai Negara, termasuk Negara Timur Tengah. Namun, uang yang dikirimkan kepada Habib Rizieq diduga sebagai upaya pencucian uang. Makanya, Habib Rizieq kini dalam pantauan aparatur hukum Arab Saudi sangat ketat.

Apalagi, Kerajaan Arab Saudi merupakan Negara yang tidak menganut sistem demokrasi melain tergolong Negara otoriter. Seperti diketahui, dalam Indeks Demokrasi 2018 yang diumumkan The Economist Intelligence Unit belum lama ini, Saudi Arabia memiliki angka indeks demokrasi 1,93. Karena indeks demokrasi di bawah 4, maka Arab Saudi termasuk dalam Negara sangat otoriter bersama Korea Utara (paling otoriter dengan indeks demokrasi 1,08), Suriah (negara paling otoriter kedua dengan indeks demokrasi 1,43), Republik Afrika Tengah (negara paling otoriter keempar dengan indeks demokrasi 1,52), Republik Demokratik Kongo (Negara paling otoriter keenam dengan indeks demokrasi 1,61).

Sekedar tahu, angka Indeks Demokrasi diukur berdasarkan kebebasan politik dan sipil. Bila indeks demokrasi di atas 8 digolongkan sebagai negara “demokrasi penuh” karena ada kebebasan politik dan sipil. Sebaliknya, bila angka indeks demokrasi di bawah 4, akan digolong sebagai negara “rezim otoriter karena tidak kebebasan politik dan sipil. Dalam Indeks Demokrasi tahun 2018 ini, Arab Saudi termasuk sebagai paling otoriter ke-9 dunia dengan angka indeks demokrasi 1,93. Jadi jangan heran, bila warga Arab Saudi tidak memiliki kebebasan berpendapat seperti di Indonesia. Jangankan Habib Rizieq, warga Arab Saudi sendiri tidak bisa bebas berkumpul dan tidak bisa ceramah politik seenak sendiri.

Jika melihat sifat Arab Saudi yang otoriter, boleh jadi masa depan Habib Rizieq tampaknya akan menemui kegelapan.